Info Pertanian: Jadwal Kegiatan Magang Mahasiswa | Wirausaha Muda Mandiri : Tampil Beda | User Prodi Diploma Tiga Agribisnis : Alumni Diploma Tiga Mempunyai Skill dan Sikap Mental Yang Baik | UNS SERIUS KEMBANGKAN SENTRA PISANG DI JENAWI | Den Cokip, Paduan Cokelat dan Intip Karya Mahasiswa FP UNS | FAPERTA Kembangkan Jatikuwung sebagai Sentra Pepaya Cikita |

SemNas : Pelaksanaan Kebijakan Peternakan

_mg_1837-edit

Himpunan Mahasiswa Program Studi Peternakan Fakultas Pertanian UNS (Appaloosa) bekerjasama dengan Ikatan Senat Mahasiswa Peternakan Indonesia, Jum’at 2 Desember 2016 menyelenggarakan Seminar Nasional dengan mengangkat tema “Pelaksanaan Kebijakan Peternakan Tahun 2016”.

Seminar Nasional dilaksanakan di Fakultas Pertanian UNS dengan menghadirkan pembicara dari unsur pemerintah selaku pembuat regulasi dan dari praktisi peternakan. Dari unsur pemerintah dihadiri Ir. Joko Purwanto, MP Bagian Perencanaan  Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, serta Teguh Boediyana (Ketua Umum Perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau Indonesia).

_mg_1849-edit

Dalam paparannya Joko Purwanto mengungkapkan bahwa sesuai dengan Rencana Strategis 2015 – 2019 dari program Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian adalah “Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat”. Dalam upaya implementasi Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat ada beberapa program yang dilakukan antara lain : penin gkatan akuntabilitas (dukungan manajemen dan teknis); peningkatan nilai tambah dan daya saing produk peternakan (fasilitasi UPH peternakan, pengolahan biogas, kompos dll); peningkatan perbibitan dan produksi ternak; peningkatan produksi mutu dan keamanan pakan ternak; peningkatan status kesehatan hewan; dan peningkatan mutu dan keamanan produk hewan.

Selanjutnya Joko Purwanto menambahkan karena pengaruh ditingkat global, nasional dan sektoral menyebabkan berbagai penyesuaian kebijakan pada pembangunan peternakan dan kesehatan hewan maka dilakukan perubahan penting kebijakan pada Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan antara lain :

  1. Regulasi : UU 41/2014 tentang Perubahan Atas UU No 18/2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Antara lain Pengaturan pemasukan benih dan / atau bibit dari luar negeri, Ketentuan mengenai jangka waktu terkait penggemukan ternak ruminansia besar, Ketentuan mengenai pemasukan ternak dan / atau produk hewan dari suatu negara atau zona dalam suatu negara.
  2. Pendekatan : Teknis dan Usaha/bisnis (Kemitraan Peternak Kecil, Menengah dengan BUMN / Swasta)
  3. Program Swasembda : Swasembada Daging Sapi dan Kerbau, Swasembada Protein Hewani Asal Ternak
  4. Operasional Program : pendekatan kawasan_mg_1836-edit

Pada sesi selanjutnya Teguh Boediyana selaku Ketua Umum Perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau Indonesia memaparkan materi “Pelaksanaan dan Evaluasi  Kebijakan Peternakan Sapi Potong Indonesia”. Teguh mengkritisi  kebijakan pemerintah terkait program swasembada daging sapi dan kerbau.  Teguh mengungkapkan  ”Seperti halnya di tahun 2013, pada tahun 2016  ini Pemerintah menghendaki harga daging sapi dibawah Rp. 80.000,-/kg. Pada hal secara umum  harga daging sapi sudah diatas  Rp. 100 ribu/kg.  Sebagai langkah untuk mewujudkan hal ini Pemerintah  membuka impor daging kerbau dari India yang memang harganya  sangat  murah yakni dibawah Rp. 50 ribu/kg untuk secondary cut.”

“Namun Perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau Indonesia (PPSKI) menolak kebijakan ini karena beralasan bahwa India tidak memiliki zona bebas Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) dan ini sangat sesuai bila mengacu pada Pasal 36 UU No. 41/2014 tentang perubahan atas  UU No. 18/2009  Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor No. 4/2016 yang isinya membuka impor daging dari negara yang memiliki zona bebas Penyakit Mulut dan Kuku” demikian diungkapkan Teguh.