Info Pertanian: Jadwal Kegiatan Magang Mahasiswa | FP UNS Gembleng Mahasiswa Baru dengan Achievement Motivation Training (AMT) | FAPERTA Lepas Mahasiswa Peserta Internship Magang di Jepang | Usaha Pengembangan Kambing “Boerka” Sangat Prospektif | D3 Agribisnis Selenggarakan Makrab | FP UNS Seminarkan Hasil Penelitian Dosen dan Mahasiswa |

SemNas : Mau Dibawa Kemana Penyuluhan Pertanian Indonesia

Program Studi Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian (PKP) Fakultas Pertanian UNS, Rabu 20 September 2017 menyelenggarakan Seminar Nasional dengan Tema “Mau di Bawa Kemana Penyuluhan Pertanian Indonesia ?”. Sebagai narasumber adalah Dr. Ir. Momon Rusmono, MS, Kepala Badan PPSDM Kementerian Pertanian RI; Drs. H. Juliatmono, MM, Bupati Kabupaten Karanganyar; dan Dr. Sapja Anantanyu, SP, M.Si, Akademisi Fakultas Pertanian UNS.

 

“Bila mencermati permasalahan tentang penyuluhan pertanian di Indonesia adalah perlunya tindakan penguatan Balai Penyuluh Pertanian (BPP) dan pemberdayaan peran penyuluh pertanian” demikian disampaikan Dr. Ir. Momom Rusmono, MS  Kepala Badan Penyuluhan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) Kementerian Pertanian RI.

 

Kelembagaan Balai Penyuluhan dan Pertanian di tingkat kecamatan dan desa dapat dijadikan sebagai simpul koordinasi diantaranya sebagai pusat pendidikan dan pelatihan , pusat data dan informasi, konsultasi agribisnis, dan sebagai pusat pengembangan kemitraan.

 

Penyuluh juga perlu mengembangkan kemitraan dan memperluas jaringan kerjasama dengan harapan agar harga gabah di tingkat petani tidak anjlok saat panen demikian ditambahkan Momon Rusmono.

 

Sementara Bupati Kabupaten Karanganyar Drs. Juliatmono, MM menyoroti tentang permasalahan tenaga penyuluh pertanian dari sisi yang lain. Bupati mengemukakan bahwa dalam upaya meningkatkan kapasitas BPP tidak terlepas dari aspek kesejahteraan tenaga penyuluh itu sendiri.

 

Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan tenaga penyuluh pertanian yang berstatus Tenaga Harian Lepas (THL), pemerintah Kabupaten  Karanganyar telah memperjuangkan para THL agar dapat diangkat menjadi PNS dan menggenapkan gaji para THL menjadi 12 bulan, karena selama ini para THL menerima gaji dari pemerintah pusat hanya 10 bulan dalam setahun.

 

Bupati juga mengupayakan bila ada anggaran cukup maka akan meningkatkan kesejahteraan para penyuluh dengan harapan agar kinerja para penyuluh lebih optimal.

 

Dr. Sapja Anantanyu, SP,MSi sebagai akademisi menyoroti penurunan kinerja penyuluhan di indonesia. Hal itu dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain : Perbedaan persepsi antara pemerintah daerah dengan  pemerintah pusat tentang peranan penyuluhan pertanian, hal ini telah menyebabkan berbagai variasi penyuluhan di tingkat lokal serta kebijakan-kebijakannya; Perbedaan persepsi antara eksekutif dan legislatif yang kadang2 kurang pro terhadap arti penting dan peran penyuluhan;  Keterbatasan alokasi anggaran untuk kegiatan penyuluhan pertanian dari pemerintah daerah; Ketersediaan dan dukungan materi informasi sangat terbatas.