Info Pertanian: Jadwal Kegiatan Magang Mahasiswa | Mengembalikan Fungsi Lahan Melalui Soil Security | Cyber Extension Solusi Menjawab Tantangan Pembangunan Pertanian Berkelanjutan | Kuliah Umum : Masalah dan Tantangan Membangun Desa Secara Partisipatif | Kesempatan Berkarir di PT. Sinar Mas | Kesempatan Berkarir Di Gama Plantation |

Cyber Extension Solusi Menjawab Tantangan Pembangunan Pertanian Berkelanjutan

Sejarah menunjukkan bahwa kelembagaan penyuluhan telah memberikan kontribusi nyata dalam perubahan berencana yang terjadi dalam proses terkait revolusi hijau. Pada tahun 1998-2006 yaitu era  reformasi dan otonomi daerah, kelembagaan penyuluhan menjadi sangat terpuruk. Era ini ditandai dengan rendahnya komitmen pemerintah di daerah terhadap program-program penyuluhan, dan penyuluhan pertanian diserahkan kewenangannya ke Pemerintah Daerah. Beberapa pihak menyatakan penyuluhan pertanian berada pada titik terendah (titik nadir). Banyak penyuluh beralih fungsi ke jabatan struktural karena ketidakjelasan sikap pemerintah daerah terhadap penyuluhan.

 

Pasca tahun 2006,  diharapkan menjadi Era Transformasi dan Kebangkitan Penyuluhan, yang ditandai dengan diundangkannya Undang-undang No 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan. Meski sudah diundangkan namun masih jauh dari efektif, diantaranya disebabkan karena belum ada landasan hukum yang lebih operasional semacam Peraturan Pemerintah yang memayungi implementasi penyuluhan.

Kelembagaan penyuluhan antar daerah sangat beragam sejalan dengan lemahnya kesadaran masing-masing Pemerintah Daerah. Jumlah tenaga penyuluh semakin berkurang karena pindah ke struktural maupun karena pensiun, sedangkan rekrutmen baru tidak memadai.

 

Hal inilah yang mendasari dilaksanakannya kuliah umum yang digagas oleh Program Studi Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian (PKP) Fakultas Pertanian UNS dengan mengangkat tema Cyber Extension : Masalah dan Tantangan Dalam Pembangunan Pertanian”, Kamis 23 November 2017 di FP UNS.

 

Kuliah umum menghadirlan narasumber  Prof. Dr. Sumarjo, Ketua Perhimpunan Ahli Penyuluhan Pembangunan Indonesia (PAPPI). Dalam kesempatan tersebut Prof. Sumarjo menekankan pentingnya mekanisme penguatan dan pengembangan jaringan kerjasama dalam penyuluhan melalui  peran penyuluhan sebagai pemadu peran kelembagaan dalam Sistem Agribisnis dan Cyber Extension sebagai jawaban tantangan pembangunan pertanian berkelanjutan.

 

“Tantangan penyuluhan pertanian ke depan adalah bagaimana senantiasa mampu mengembangkan inovasi pertanian yang tepat guna, partisipatif dan berkelanjutan. Dan tantangan tersebut sebenarnya dapat dijawab dengan terjadinya keterpaduan (interface) antara peran-peran: (1) lembaga penyuluhan, (2) lembaga penelitian atau pengembang Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni (IPTEKS), (3) lembaga pendidikan dan pelatihan (perguruan tinggi, dan Diklat Pertanian), (4) Lembaga pengaturan (penentu kebijakan), dunia bisnis (swasta) dan ((5) lembaga pelayanan (Dinas dan instansi terkait), serta (6) kebutuhan petani dan usahatani”.

 

“Interface antar lembaga pendukung sistem agribisnis dapat diwujudkan sepanjang ada komitmen pemerintah sebagai pihak yang berwenang untuk mengelola cyber extension yang senantiasa actual data dan informasinya, serta online sehingga setiap saat dapat diakses oleh stakeholders sistem agribisnis” demikian papar Sumarjo.